Prof. Dr. dr. Akmal Taher Mengusahakan TPS Keliling

Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Prof. Dr. dr. Akmal Taher, mengungkapkan pihaknya akan mengusahakan tempat pemungutan suara (TPS) keliling bagi pasien di rumah sakit tersebut.

"Kami akan usahakan untuk memfasilitasi TPS keliling, melalui petugas-petugas yang akan mendatangi kamar-kamar pasien," kata Akmal yang dihubungi media, Rabu.

Akmal mengatakan bahwa TPS keliling akan diusahakan setelah seluruh pemilih di daftar pemilih tetap yang notabene adalah pegawai RSCM, selesai melakukan hak pilihnya.

"Pasien tentu saja boleh memilih, karena itu adalah hak mereka. Namun kembali lagi, pasien yang bisa memilih adalah mereka yang memiliki surat hak pilih berkode A8," ujar Akmal.

Ia menjelaskan pihak Kecamatan Senen sudah menyatakan bahwa pasien yang mau menggunakan hak pilihnya harus memiliki surat A8 tersebut.

Ketika disinggung tentang beberapa pegawai RSCM yang tidak dapat mencoblos di TPS 21 dan 22 karena tidak memiliki surat A8, Akmal mengatakan itu seharusnya menjadi tanggung jawab karyawan masing-masing.

"Soal surat edaran bahwa RSCM tidak libur, kita sudah beritahukan bahwa RSCM tidak libur sejak satu minggu yang lalu," kata Akmal.

Jadi seharusnya, menurut Akmal, seharusnya karyawan sudah mengetahui bahwa RSCM tidak libur pada saat pilkada DKI berlangsung sehingga mengurus surat A8 sebelum hari pemungutan suara.

"Soal waktu, seharusnya pegawai sudah dapat menyesuaikan waktunya sendiri berdasarkan jadwal jaga masing-masing untuk mengurus surat A8," kata dia.

Sebagaian besar karyawan yang menyatakan untuk memberikan hak pilih di RSCM, sudah difasilitasi surat berkode A8 dari kecamatan Senen, karena mendaftarkan diri di TPS 21 dan 22 yang berlokasi di RSCM.

Namun, beberapa karyawan lain tidak mengantongi surat A8 karena, sebelumnya mereka berencana untuk memberikan hak pilih di TPS di lokasi tempat tinggalnya, memutuskan untuk memilih di RSCM juga.

"Keadaan ini jelas menjadi sulit, karena mereka terlambat untuk memberi tahu, sementara DPT sudah diberikan dari Kecamatan," kata Akmal.

Pola konvensional Dalam Sistem Perpajakan

Pola konvensional dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah satu celah penyelewengan di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, seharusnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak memanfaatkan teknologi informasi.

Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, sistem antarlembaga yang terintegerasi dengan baik bisa meminimalisir penyelewengan. "Kuncinnya aparat pajaknya diawasi dengan teknologi, bukan dipelototi," katanya ketika berbincang dengan media di kediamannya, di Jakarta, Selasa 12 Juni 2012.

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menyayangkan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum menciptakan perbaikan sistem yang mengedepankan teknologi informasi. "Dengan teknologi pajak yang dibuat itu benar-benar terindentifikasi secara obyektif, kalau dengan tangan manusia tidak bisa seperti itu," katanya.

Karena itu diperlukan komitmen berbagai pihak guna mendukung berfungsinya integrasi sistem teknologi pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya menjadi benteng terdepan yang memiliki data-data seluruh penduduk beserta asetnya. Dengan sistem ini, semua informasi bisa dilacak, khususnya dalam transaksi keuangan.

"Saya kira sistemnya yang jadi masalah dan lingkungan yang belum tersambung teknologi canggih," ujar Gunadi. Salah satu hambatan tidak terwujudnya iklim yang kondusif, lanjutnya, adalah institusi pajak yang sangat sensitif dengan kepentingan politik. Sensus pajak merupakan salah satu contoh bahwa kepentingan politik dalam perpajakan masih memegang peran dalam menentukan kebijakan.

Kenapa? Karena setiap orang yang ingin berusaha harus menggunakan surat izin usaha dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka itu, sensus tak diperlukan lagi. Apalagi sensus dilakukan secara manual. "Ini sangat politis sekali," katanya.

Intinya, menurut Gunadi, untuk menghindari penyelewengan pajak caranya sangat sederhana: menggunakan teknologi informasi yang mumpuni. "Sistem yang terbangun rapih akan memudahkan administrasi pemungutan dan pengawasan," katanya.

Sejumlah kasus penyelewengan pajak masih saja terjadi meski lembaga ini sudah melakukan reformasi birokrasi dengan memberi renemurasi kepada pegawainya. Kasus terbaru adalah penangkapan James Gunardjo dengan Kepala Seksi Pengawasan KPP Sidoarjo Selatan Tomy Hindratno di satu rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 6 Juni, sekitar pukul 14.00. KPK menduga Keduanya terkait kasus pajak PT Bhakti Investama Tbk.

IHSG di Bursa Efek Indonesia

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia diprediksi bakal melanjutkan pergerakan positifnya pada perdagangan menjelang akhir pekan ini, Kamis 7 Juni 2012. Naik tajamnya Wall Street pada akhir transaksinya, disinyalir menjadi faktor utama.

Analis PT MNC Securities, Edwin Sebayang berpendapat, aksi borong saham di BEI diperkirakan berlanjut pada perdagangan hari ini karena didorong kenaikan tajam Dow Jones sebesar 286,83 poin atau 2,37 persen pada penutupan transaksinya Rabu waktu New York.

"Plus, kenaikan tajam di Bursa Utama Eropa seperti FTSE yang menguat 123,92 poin atau 2,36 persen, DAX naik 124,59 poin atau 2,09 persen, dan CAC yang terangkat 72,34 poin atau 2,42 persen," kata dia kepada media.

Dia menambahkan, masih rendahnya valuasi IHSG karena price to earning ratio (PE) 2012 yang diproyeksikan baru mencapai 14,49 kali, yang tercermin masih banyaknya saham bervaluasi murah serta penguatan mata uang rupiah terhadap dolar AS turut andil menciptakan dorongan dasyat bagi kenaikan IHSG Kamis ini.

Purwoko Sartono, analis PT Panin Sekuritas Tbk sependapat. Menurutnya, perkembangan kondisi di Eropa dan AS masih membayangi pergerakan indeks saham di Bursa Efek Indonesia. "Tentunya, bila sentimen global positif, IHSG ikut menguat," ungkap dia kepada VIVAnews.

Sementara itu, Wall Street membukukan kenaikan tajam sejak 10 Desember 2011 untuk satu hari transaksinya, karena naik di atas 2,3 persen. Di mana, indeks Dow Jones menguat 2,37 persen pada penutupan transaksinya.

Menurut Edwin, penguatan itu didorong adanya harapan bank sentral di seluruh dunia yang akan menerapkan kebijakan lanjutan untuk mendorong perekonomian global.

"Di akhir sesi perdagangan, Presiden The Fed, San Francisco mengatakan bank sentral harus Siap mengambil tindakan kebijakan lanjutan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang sedang lesu, di tengah ringkasan laporan The Fed Beige Book yang menunjukkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi AS dalam dua bulan terakhir dan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja dalam skala ringan," tuturnya.

Jaringan Riset Nasional

Jaringan Riset Nasional (JRN) Indonesia merilis hasil survei calon gubernur Sulsel di Kabupaten Bone.Survei yang dilakukan pada April lalu itu, mengunggulkan incumbent SyahrulYasin Limpo. Direktur Eksekutif JRN Indonesia Irwan Ali mengatakan, terdapat tiga kandidat yang disurvei,yakni incumbent,Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa.

Dia mengungkapkan, dari 440 responden yang dilibatkan, Syahrul menempati urutan pertama dengan 64,5%. Sementara Ilham yang notabene putra daerah Bone hanya mendapat 26,6%, sedangkan Rudiyanto mengantongi 0,7%. “Sisanya 8,1% responden menyatakan tidak tahu atau masih rahasia,”ujarnya kemarin.

Selain melakukan survei di 27 kecamatan, 41 kelurahan, dan 331 desa di Bone,JRN Indonesia juga menyurvei kekuatan para kandidat di tiap daerah pemilihan (dapil).Dari lima dapil, Syahrul masih disebut mendominasi dengan presentase di atas 50% tiap dapil. Irwan mengatakan,di Dapil I yang terdiri dari Kecamatan Palakka,Tanete Riattang, Tente Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur, Syahrul memperoleh 53,3%, Ilham 28,9%, dan Rudiyanto hanya 2,2%.

Untuk Dapil II dengan Kecamatan Ajangale, Awangpone, Cenrana, dan Dua Boccoe, Syahrul juga unggul dengan 59,7%,Ilham 40,3%, dan Rudiyanto tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Di Dapil III yang terdiri dari Kecamatan Amali, Bengo Lamuru, Lappariaja, Tellu Limpoe, dan Ulaweng , Syahrul juga meraih 76,5% dan Ilham hanya 18,8%. Sementara di Dapil IV yang terdiri dari Kecamatan Barebbo, Cina, Mare, Ponre, Sibuue, danTonra, Syahrul masih unggul 71,4% dan Ilham hanya 11,1%.

Begitu juga dengan Dapil V yang terdiri dari Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Libureng, Patimpeng, dan Salomekko. JRN Indonesia masih mengunggulkan Syahrul dengan perolehan 55,1% dan Ilham hanya 40,2%. Saat ditanya alasan memilih Bone sebagai daerah survei, Irwan Ali mengaku ingin melihat pola dukungan masyarakat, karena ada kandidat yang berasal dari daerah itu.

Dia juga mengaku, JRN Indonesia sengaja hanya menyurvei kandidat calon gubernur dan tidak melibatkan calon wakil gubernur, karena alasan belum ada paket yang resmi. “Data survei ini dilakukan pada23-27 April2012denganteknik multistage random sampling. Kami melakukan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner. Diperkirakan, margin errorpada survei ini sebesar 4,8%,”tuturnya.

Menanggapi itu, Ketua Tim Media pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, Syamsu Rizal mengaku, tidak ingin mempercayai hasil survei itu. Bahkan, dia mengaku baru mendengar nama lembaga survei itu.“Saya juga baru dengar nama lembaga survei itu. Saya tertawa saja mendengar hasilnya.Menurut saya, hasil survei itu sangat tidak faktual,”tuturnya tadi malam.

DPD Partai Demokrat Sulsel Akan Pecat Kader Nakal

DPD Partai Demokrat Sulsel mengancam memecat kadernya yang nakal atau tidak bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub Sulsel 2013. Berdasarkan keputusan rapat konsolidasi Pengurus Harian DPD Demokrat Sulsel kemarin, semua DPC kabupaten/- kota diberikan batas waktu merampungkan semua struktur dan infrastruktur pemenangan paling lambat 1 Agustus 2012.

Konsolidasi sampai anak ranting harus dipercepat. Bagi DPC yang tidak memenuhi target, maka kami akan melakukan evaluasi kinerja sampai pemecatan,” ungkap Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah seusai rapat di Sekretariat DPD Demokrat Jalan Pengayoman, Makassar.

Dia menjelaskan, surat peringatan pertama akan dikeluarkan pada 1 Juni.Jika tetap belum maksimal, maka dikeluarkan lagi SP II pada 1 Juli. Sanksi pemecatan akan dikeluarkan jika sampai 1 Agustus tetap tidak serius memenuhi target. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel ini menambahkan, selain pengurus,sanksi serupa juga bakal diterapkan bagi kader yang tercatat sebagai anggota legislatif.

Tak hanya itu,lanjut dia,Komisi Pengawas Daerah DPD Demokrat dalam waktu dekat akan memanggil semua anggota dewan untuk dievaluasi. “Kami sudah rumuskan program untuk dijalankan legislator dari Demokrat. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja, akan dievaluasi secara serius,” imbuh Ni’matullah, didampingi Ketua Divisi Publikasi dan Informasi DPD Demokrat Sulsel Syamsu Rizal.

Berdasarkan pantauan media, rapat konsolidasi partai pemilik 10 kursi di DPRD Sulsel itu, kembali tidak dihadiri salah satu kadernya yang duduk di DPRD Sulsel, yakni Andi Nawir Pasinringi.Mantan bupati Pinrang dua periode itu tidak hadir tanpa ada pemberitahuan kepada pengurus. Sikap membangkang Andi Nawir bukan kali ini saja terjadi. Saat konsolidasi seluruh anggota dewan dari Demokrat belum lama ini, Nawir yang disebut-sebut bakal mendampingi Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Rudiyanto Asapa di Pilgub Sulsel itu, juga tidak hadir.

Terkait sikap Nawir, Ni’matullah mengaku bahwa DPD Demokrat sudah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kedua. Bahkan, dalam waktu dekat akan diberikan SP ketiga atau peringatan terakhir, sebelum dilaporkan ke DPP Demokrat. Sekretaris DPD Demokrat Sulsel Irwan Pattawari menambahkan, semua kader harus tunduk pada aturan partai.

Jika ada yang membangkang, termasuk Nawir, maka disarankan diberikan sanksi. “Kami harus tegakkan aturan partai. Kalau memang terus melanggar, tentu konsekuensinya diberhentikan dari partai,” papar anggota DPRD Sulsel itu.

Aparat Polres Luwu Timur Memburu Tandy

Aparat Polres Luwu Timur (Lutim) memburu Tandy, 27, warga yang diduga sebagai otak kasus pembakaran salah satu rumah warga di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Lutim, Minggu (13/5) dinihari. Kami masih mengejar Tandy yang diduga sebagai otak kejadian pembakaran Desa Kertoraharjo itu,” ujar Kapolres Lutim AKBP Andi Firman melalui telepon di Malili,kemarin. Menurutnya, hingga kemarin pihaknya telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah milik Kadek Sajaya.Tujuh diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Seluruh pelaku mengaku dibayar untuk melakukan aksi tersebut.Pembakaran rumah ini nyaris memicu terjadinya bentrokan kelompok warga dari dua desa bertetangga. Sesaat setelah kejadian pembakaran, puluhan warga melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam kejadian Minggu dinihari itu, sempat terjadi bentrokan antara warga Kertoraharjo dan Desa Patengko dan melibatkan warga lainnya dari Desa Mario.

Saat terjadi bentrokan, aparat kepolisian dari Polres Lutim dibackup personel Polsek Wotu melerai dua kelompok warga yang bertikai. Menurut Kapolres, Tandy yang kini masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO) polisi diduga sebagai aktor utama pembakaran rumah tersebut. Dia tak lain kakak kandung Dennys, pemuda yang tewas dianiaya sekolompok pemuda di Desa Kertaraharjo pada April lalu. Kasus kematian Dennys ini sempat memicu bentrokan antarwarga dua desa bertetangga.

“Keterangan sejumlah tersangka, diketahui bahwa Tandy telah memprovokasi sejumlah rekannya membuat aksi balasan kepada warga Kertoraharjo dengan cara membakar rumah pelaku pembunuhan adiknya,” papar Firman. Aksi pembakaran rumah yang didalangi Tandi beserta sejumlah rekannya itu memicu kemarahan warga di Kertoraharjo, sehingga membuat daerah tersebut mencekam.

Beruntung ketegangan dua kelompok warga dapat dicegah aparat Polres Lutim yang dibantu Brimob Kompi C Baebunta. “Kami akan bertindak tegas terhadap segala aksi kri-minalitas. Saya mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan yang telah terpelihara pascaperdamaian beberapa waktu lalu,”tegasnya. Kondisi keamanan di Desa Kertoharjo saat ini mulai kondusif, namun aparat kepolisian masih terlihat melakukan penjagaan, khususnya di perbatasan desa yang bertikai tersebut.

Menurut Kapolres, Tandy adalah kakak kandung Dennys yang menjadi korban pembunuhan. Dia memprovokasi sanak keluarga dan warga untuk melakukan penyerangan dan pembakaran rumah Kadek Sanjaya. Dia memprovokasi warga bahwa Kadek Sanjaya merupakan salah satu pelaku pembunuhan adiknya yang kini masih berkeliaran. Dia diduga baru sepekan tiba di Tomoni Timur setelah pulang dari merantau.

Kapolres menambahkan, dari 15 pelaku pembakaran rumah, tujuh orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan delapan lainnya masih berstatus saksi. “Kami juga menyelidki kasus penjajahan harta benda warga saat terjadi pembakaran rumah warga,”jelas Kapolres.

Camat Tomoni Timur Charles Tandiala meminta warga tidak terprovokasi dengan beredarnya SMS yang bernada intimidasi dan hasutan pascakejadian itu. “Saya minta warga tidak terprovokasi bernada ancaman dan mengatasnamakan etnis tertentu,”ujar dia.

Mendalami keterlibatan Bupati Ibrahim Rewa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mendalami keterlibatan Bupati Ibrahim Rewa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 85 unit ranjang elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padjonga Dg Ngalle. Proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp532 juta.

Bupati Ibrahim diduga memberikan perintah pembayaran biaya transportasi pengangkutan ranjang. Pada kasus ini, lima pejabat RSUD Padjonga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan sebagai terdakwa dan akan menjalani sidang perdana pada Senin (21/5) mendatang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Lima pejabat yang diajukan sebagai terdakwa adalah Direktur RSUD Padjonga Syarifuddin, mantan Direktur RSUD Padjongan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Labuang Baji Makassar Idayati Sanusi, Bendahara Pengeluaran Suparmin serta bendahara rutin masing-masing atas nama Roslia dan Andi Tenri Senge.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Takalar Rachmat Sentosa mengatakan, kasus ini diterima oleh kejaksaan dari kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyelidikan. Menurut Rachmat, ada surat disposisi dari Bupati Ibrahim kepada Direktur RSUD Padjong Daeng Ngalle.“Untuk melakukan pendalaman, kami akan dan harus berkoordinasi dengan kepolisian,”kata Rachmat di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Sekadar diketahui, pada 2010, RSUD Padjonga Dg Ngalle mendapatkan dana hibah pengadaan 85 unit ranjang elektronik bernilai miliaran rupiah. Untuk mendatangkan ranjang tersebut, ada biaya transportasi dari Jakarta ke Takalar Rp4,5 juta per unit. Sejak awal kasus ini bergulir, nama Bupati Ibrahim Rewa sempat disebut-sebut. Keterlibatan Bupati diungkapkan oleh Asfah A Gau dan Nasiruddin Pasigai, penasihat hukum Direktur RSUD Padjonga Syarifuddin dan mantan Direktur RSUD Padjonga Idayati Sanusi.

Disebutkan, pada periode Idayati Sanusi sebagai Direktur RSUD Padjonga, dia mendapat perintah lisan dari Bupati Ibrahim Rewa agar membayar sebesar Rp150 juta , untuk menutupi sisa biaya transportasi pengangkutan ranjang elektronik yang total Rp 375 juta.

Menindaklanjuti Terbitnya Perpres No 15/2012

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan koordinasi pembuatan naskah pergub tersebut. Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah membentuk tim untuk melakukan pengkajian untuk mengatur pembatasan BBM bersubsidi di Sulsel. Tim ini, kata Yaksan, terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemprov.

“Kita telah minta dinas terkait untuk segera membentuk tim terkait pengawasan dan pelaksanaan peraturan Perpres No 15/2012 untuk mengimplikasikan polanya di Sulsel,”katanya kepada wartawan, kemarin. Kendati demikian, Yaksan belum mau memberikan penjelasan mengenai rancanangan pergub tersebut. Apakah pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai dari kendaraan dinas ataupun kendaraan masyarakat umum.“Kalau itu masih kita rapatkan. Kita juga masih minta pertimbangan teknis dari pihakpihak terkait,”pungkasnya.

Sementara itu,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, wacana pergub tersebut masih menunggu perintah serta kebijakan susulan dari pemerintah pusat. Dia mengkhawatirkan, pergub yang akan dikeluarkan tersebut bertabrakan dengan Perpres No 15/2012. “Pergub ini jangan sampai dibuat dan itu bertentangan dengan kebijakan nasional. Jadi kita tunggu saja dulu,”jelasnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Dia menjelaskan, dalam pengaturan BBM bersubsidi di Sulsel tak perlu diributkan.

Dia mengkhawatirkan, jika ini terus dimunculkan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pasar.“Dari dulu kita sudah lakukan (penghematan BBM). Kami bisa pahami kegalauan itu, tapi tak perlu publikasi. Sudah ada patokan nasional yang telah dikeluarkan, kita ikuti saja itu,”beber Syahrul.

Musyawarah Daerah Luar Biasa

Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura Sulsel akan menentukan nasib dua bakal calon gubernur (cagub) Sulsel, yakni Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin atau Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa.

Sebab, yang terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Sulsel nanti akan memberikan peluang siapa calon gubernur yang akan didukung di Pilgub Sulsel. Baik Ilham maupun Rudi, keduanya dikabarkan ikut “bermain” atau mendukung salah satu kandidat calon ketua di Musdalub Hanura. Meski tidak terang-terangan, Ilham dan Rudi disebutsebut masing-masing memiliki jagoan. Ilham yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel diwacanakan mendukung Nasrullah Aryad.

Sementara Rudi yang menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel, disebut-sebut mendukung Rahman Halid yang tak lain adik kandung besannya,Nurdin Halid. Ilham yang dikonfirmasi, memilih tak ingin mengomentarinya. Namun dia mengaku, peluangnya di Hanura sangat terbuka. Sebab,hasil pendaftaran bakal calon gubernur Hanura, hanya dia dan Rudi yang mendaftar. “Dengan begitu, peluang saya lebih terbuka karena hanya dua kandidat yang mendaftar. Saya optimistis bisa bersama partai ini.Apalagi komunikasi saya ke pengurus, baik DPP maupun DPD berjalan baik,”tuturnya kemarin.

Saat ini, polarisasi dukungan antara Rahman dan Nasrullah masih sama-sama berimbang. Kabar yang beredar,dari 27 total suara yang diperebutkan, sembilan di antaranya berada di kubu Rahman dan delapan di belakang Nasrullah. Sementara sisanya belum menentukan sikap dan sebagian mengikuti arahan DPP. Kendati demikian,Rahman Halid dan Nasrullah belum sepenuhnya aman untuk terpilih menjadi ketua.

Sebab,pelaksana tugas pengurus harian saat ini,justru membuka kesempatan bagi figur eksternal untuk menahkodai partai tersebut. Terdapat dua nonkader yang cukup diperhitungkan, yakni mantan Bupati Pinrang Andi Nawir Pasinringi dan Bupati Sidrap Rusdi Masse.Hingga saat ini, Andi Nawir masih tercatat sebagai kader Golkar dan belum menentukan sikap.

Sementara itu,Nasrullah mengaku, sangat optimistis akan memenangkan Musdalub Hanura. Alasannya, dari dulu dirinya sudah menyatakan siap maju dan mengklaim sebagian DPC sudah memberikan dukungan. “Dukungan itu dari dulu mantap dan itu harus dibuktikan di musdalub. Cuma saya harapkan, musdalub jangan ditunda terus agar kelihatan siapa sesungguhnya yang menjadi pemenang,”ungkap Nasrullah yang juga anggota DPRD Sulsel.

Nasrullah juga meminta pelaksana tugas pengurus harian untuk tidak ikut-ikutan mengundur pelaksanaan musdalub. Sebab, sampai saat ini, jadwalnya belum dipastikan karena selalu berubah.“Kami dari dulu siap.Tapi yang belum siap itu justru pelaksana tugas.Apa alasannya belum melaksanakan musdalub. Sekarang musdalub diundur lagi,”imbuhnya.